Pontianak – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Aula Abdul Muis Amin, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Rabu (8/10/2025). Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik, serta saran terhadap layanan publik yang diselenggarakan pemerintah kota.

Ajang Evaluasi dan Dialog Terbuka

Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak, Edy Purwanto, menjelaskan bahwa forum ini menjadi sarana penting dalam proses evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik. Ia menegaskan, kegiatan tersebut tidak sekadar formalitas, tetapi momentum untuk membuka ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita banyak berdiskusi dan menerima banyak kritik, masukan, dan saran dari peserta yang hadir dari unsur OPD teknis, akademis, media partner, komunitas, dan lainnya,”ujar Edy saat ditemui usai kegiatan.

Menurut Edy, berbagai tanggapan dan masukan yang diterima akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Dorongan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik

Edy mengungkapkan bahwa respons masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap forum ini cukup positif. Kritik dan saran yang muncul justru menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus berbenah.

“Para pemangku kepentingan dan pengguna layanan ini sangat bagus responnya. Kritik, masukan, dan saran yang datang menjadi motivasi kami untuk meningkatkan pelayanan publik yang ada di Diskominfo Kota Pontianak ke depannya,”
jelasnya.

Ia menambahkan, pelibatan publik dalam evaluasi layanan adalah bagian dari komitmen Pemkot Pontianak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Perhatian untuk Kelompok Rentan

Salah satu topik penting yang dibahas dalam forum ini adalah upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

“Untuk mengakomodir kelompok rentan, kami sudah menindaklanjutinya sesuai regulasi. Ke depan, kami tetap beracu pada regulasi. Ada beberapa komponen yang harus kami persiapkan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,”
tambah Edy.

Diskominfo Pontianak memastikan bahwa seluruh kebijakan pelayanan publik ke depan akan terus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menyiapkan berbagai komponen pendukung agar pelayanan menjadi semakin cepat, mudah, dan inklusif.

Usulan KIM Borneo Istimewa

Dalam FKP ini ketua KIM Borneo Istimewa menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Diskominfo Pontianak yang telah memberikan perhatian kepada Komuntas Informasi Masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa diseminasi informasi yang di sampaikan melalui media sosial terutama istagram sangat menarik dan diharapkan Diskominfo juga hadir di platform lain seperti Tiktok.

Edi Suprianto Ketua KIM Borneo Istimewa kembali mengusulkan agar KIM mendapatkan akses internet gratis mengingat selama ini akses internet untuk menunjang kegiatan KIM dalam menyampaikan diseminasi informasi berbagai kebijakkan pemerintah dan juga menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain itu beliau menyampaikan agar Co-Working Space yang saat ini berada di kantor Diskominfo dapat di relokasi di ruang publik atau aset Pemkot lainnya yang mudah di jangkau anggota KIM, sehingga KIM dapat berkegiatan dengan lebih dinamis dan akseleratif. (.ed)