Pontianak, Rabu 26/02/2025– KIM Borneo Istimewa, secara resmi meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM di Pontianak. Permintaan ini disampaikan dalam sebuah audiensi yang digelar bersama Ketua DPRD Kota Pontianak Bpk Satarudin, guna membahas kendala serta potensi pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut.

Ketua KIM Borneo Istimewa, menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses permodalan yang terbatas, keterbatasan infrastruktur digital, serta minimnya pendampingan usaha dari pemerintah. “Kami berharap DPRD dapat mendorong kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam hal perizinan, pendanaan, dan digitalisasi usaha,” ujarnya.

Selain itu, Borneo Istimewa juga menyoroti perlunya penyederhanaan regulasi yang sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan mengurus izin usaha karena prosedur yang rumit dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. “Kami mengusulkan agar DPRD mempertegas regulasi tentang penghapusan hutang UMKM khususnya di Kota Pontianak” tambahnya.

Dalam tanggapannya, salah Ketua DPRD yang hadir dalam audiensi menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung upaya penguatan UMKM di Pontianak. “Kami akan mengevaluasi regulasi yang ada dan mencari solusi terbaik agar UMKM bisa berkembang lebih cepat dan berdaya saing,” kata Pak Satar.

Borneo Istimewa juga menekankan pentingnya program edukasi dan pelatihan berbasis digital bagi pelaku UMKM. Menurut mereka, di era digitalisasi ini, banyak usaha kecil yang masih tertinggal dalam hal pemasaran online dan manajemen keuangan berbasis teknologi. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar pemerintah daerah menggandeng berbagai pihak termasuk Borneo Istimewa untuk mengadakan pelatihan intensif terkait digitalisasi usaha.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Borneo Istimewa berencana mengajukan proposal program yang lebih rinci untuk pengembangan UMKM, yang akan diajukan ke DPRD dalam waktu dekat. Dengan langkah ini, mereka berharap ada kebijakan nyata yang bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Kalimantan Barat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha kecil. (.ed)